Menu

Ketenagakerjaan (236)

Bidang Naker KDEI Taipei Lakukan Pembinaan Satgas PMI 2020

TAIPEI – Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei melakukan Pembinaan Anggota Tim Satgas PMI 2020.Tim Satgas PMI dibentuk dengan tujuan dapat membantu KDEI Taipei terkait dengan pelayan konseling dan penanganan permasalahan ketenagakerjaan yang dialami PMI di Taiwan.

Kegiatan yang diadakan di lantai 1 KDEI Taipei pada Minggu, 16 Agustus 2020, dibuka dengan perkenalan Tim Bidang Naker KDEI Taipei dan Tim Satgas PMI. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Analis Bidang Tenaga Kerja.

Kepala Bidang Tenaga Kerja menyampaikan bahwa Tim Satgas PMI dibentuk dengan tujuan untuk membantu KDEI Taipei dalam memberikan pelayanan kepada PMI yang terkait dengan konseling dan penanganan permasalahan PMI di berbagai wilayah di Taiwan. KDEI Taipei berharap agar Tim Satgas dapat bekerja dengan kompak dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan juga diisi dengan sesi Tanya jawab dari Tim Satgas yang menyampaikan permasalahan seputar ketenagakerjaan. Acara Pembinaan Tim Satgas PMI diakhiri dengan penyerahan SK satgas disertai dengan penjelasan tugas-tugas Tim Satgas PMI.

Read more...

Webinar Dialog Panel: Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju

TAIPEI – KDEI Taipei turut dalam kegiatan webinar dialog panel bertema “Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh BP2MI pada Minggu, 16 Agustus 2020. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan mengundang PMI di Hongkong dan Taiwan. KDEI Taipei memfasilitasi PMI di Taiwan untuk mengikuti kegiatan tersebut di Lantai 1 Kantor KDEI Taipei.

Kegiatan dialog panel ini dihadiri Menaker Ida Fauziah, Kepala BP2MI Benny Ramdhani, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha, Ketua Pusat Studi Migran Care Anis Hidayat, Perwakilan asosiasi P3MI, dan sejumlah mitra lainnya. KDEI Taipei diwakili oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kepala Bidang PWNI dan Pensosbud, dan Analis Bidang Tenaga Kerja.

Kegiatan di Taiwan dihadiri oleh 42 (empat puluh dua) orang PMI yang berasal dari  berbagai wilayah di Taiwan dan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pada sesi dialog, Kepala BP2MI menyatakan bahwa PMI harus merdeka dari segala bentuk kejahatan dan eksploitasi serta jeratan sindikat perdagangan orang. Kepala BP2MI juga meminta kepada BPJS ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan PMI di luar negeri. Pihaknya menegaskan akan bekerja sama dengan asuransi lainnya jika BPJS ketenagakerjaan dirasa tidak mampu melaksanakan permintaannya tersebut.

Menaker menyatakan bahwa peringatan HUT RI ke-75 merupakan momentum untuk memastikan PMI mendapatkan hak-hak perlindungan sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017. Ada 13 poin hak-hak PMI yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 18 tahun 2017, yaitu mulai dari hak mendapatkan pekerjaan di luar negeri, hak berserikat dan berkumpul di negara tujuan, hak memperoleh jaminan perlindungan keselamatan keamanan, sampai hak untuk memperoleh dokumen terkait pekerjaannya.

Dalam kegiatan dialog tersebut, PMI di Taiwan yang diwakili oleh Satgas KDEI wilayah New Taipei City, Junita Gultom, juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, yaitu mekanisme penempatan ABK LG, permasalahan overcharging, serta pembekalan kepada CPMI terkait materi penyakit menular lebih ditekankan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah ditanggapi langsung oleh Kepala BP2MI.

Kegiatan dialog tersebut diakhiri dengan testimoni dari PMI yang mengikuti program penempatan dengan skema SP2T. PMI tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah memfasilitasi mereka untuk bekerja di Taiwan tanpa biaya penempatan (*).

Read more...

Sending Countries Sikapi Covid-19 dan Upaya Kenaikan Gaji Sektor Informal

TAIPEI - Bidang Tenaga Kerja (Naker) KDEI Taipei baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Negara-negara pengirim Tenaga Kerja Asing (sending countries) di Taiwan. Pertemuan dilakukan dilakukan untuk membahas isu aktual yang berkembang saat ini, khususnya mengenai penempatan pekerja migran ke Taiwan selama masa pandemi Covid-19, isu kenaikan gaji PMI sektor domestik, dan sejumlah isu hangat lain.

Pertemuan dilakukan baru-baru ini dengan perwakilan Negara Vietnam, Filipina, dan Thailand. Pembahasan utama adalah mengenai kebijakan masing-masing Negara terkait penempatan pekerja migran selama masa pandemi Corona. Negara Vietnam, misalnya, per Mei 2020 kembali membuka proses penempatan pekerja migran setelah sempat ditutup pada Maret sampai April 2020 lalu. Adapun Filipina masih melakukan penutupan, sedangkan Thailand masih melakukan penempatan namun mereka memberlakukan pembatasan penerbangan ke negaranya, sehingga terkait dengan proses kepulangan pekerja migran, dilakukan dengan menyiapkan penerbangan khusus.

Terkait isu dibukanya sektor peternakan dan agromaritim di Taiwan, Vietnam per Mei 2020 telah mengumumkan secara luas, meski belum ada pelamar. Demikian pula dengan Pemerintah Thailand yang telah melakukan penempatan pekerja migran pada dua sektor tersebut. Perjanjian kerja yang digunakan mengikuti ketentuan yang berlaku pada sektor formal namun yang menjadi pemberi kerja adalah asosiasi petani/peternak sapi.

Dalam pembahasan isu mengenai kenaikan gaji sektor domestik, baik perwakilan Vietnam, Filipina, dan Thailand, bersepakat dengan KDEI Taipei bahwa perlu melakukan pengajuan proposal kenaikan gaji sektor informal yang telah 5 (lima) tahun tidak ada kenaikan (*).

Read more...

KDEI Taipei - Pemerintah Taiwan Bahas Kebijakan bagi PMI Terkait Pandemi

TAIPEI – Bidang Tenaga Kerja (Naker) KDEI Taipei baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Workforce Development Agency (WDA) - Kementerian Tenaga Kerja (MoL) Taiwan. Pertemuan dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait kebijakan Pemerintah Taiwan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama masa pandemic.

KDEI Taipei menyampaikan, upaya Pemerintah Taiwan yang berhasil meminimalisir penyebaran Covid-19 telah mendapat pengakuan internasional. Saat ini kehidupan sosial di Taiwan dapat berjalan dengan normal. Kondisi ini menjadi dasar dari National Federation Employment Service Association (NFESA) agar Pemerintah Indonesia dapat membuka kembali penempatan PMI ke Taiwan. Sebagai catatan, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih memberlakukan penutupan sementara penempatan PMI ke seluruh Negara, termasuk Taiwan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula hal-hal teknis mengenai proses dan fasilitasi karantina bagi PMI, serta hal-hal yang dilakukan apabila PMI yang memasuki wilayah Taiwan terdeteksi positif Covid-19.

Secara prinsip, Pemerintah Taiwan menyampaikan bahwa PMI tetap dapat memasuki wilayah Taiwan dalam masa pandemi saat ini, namun harus menjalani karantina selama 14 (empat belas) hari. Bagi PMI yang bekerja di sektor domestik dan panti jompo, akan menjalani karantina di lokasi yang telah ditentukan dan dibiayai penuh oleh Pemerintah Taiwan. Adapun bagi pekerja sektor formal, lokasi karantina dan biaya ditanggung oleh pengguna. Semua warga yang memasuki wilayah Taiwan, termasuk pekerja migran dan menjalani karantina menerima subsidi sebesar NT$1,000 / hari dari Pemerintah Taiwan (*).

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

TAUTAN LAIN

Our website is protected by DMC Firewall!