Menu

Ketenagakerjaan (194)

Indonesia–Taiwan Teken MoU Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Taipei – KDEI (14/12/18) – Guna meningkatkan kualitas penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI) kembali melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta (TETO) mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala KDEI, Didi Sumedi, dan Kepala TETO, John C. Chen, dan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri,  dan Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun,  di Taipei, Taiwan pada Jumat (14/11/2018).

MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI dan untuk memberikan kesempatan hubungan lebih lanjut yang saling menguntungkan. Selanjutnya dalam MoU ini, Para Pihak sepakat untuk mempromosikan kolaborasi bilateral dan pertukaran dalam hal pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, bantuan kerja, start-up untuk wanita, pembangunan kapasitas bagi penyandang disabilitas melalui platform organisasi internasional atau mekanisme kemitraan regional.

Dalam MoU ini juga disebutkan bahwa selain sistem rekrutmen yang ada, Para Pihak sepakat untuk mempersingkat prosedur, menyederhanakan dokumen, untuk memberikan prioritas pada Program Re-Entry Hiring dan untuk memperluas jenis pekerjaan pada Program Direct Hiring ke depan, bila diizinkan oleh peraturan dari Para Pihak.

Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penandatanganan MoU ini merupakan momen yang monumental karena dengan adanya MoU ini kendala dalam menghandel isu ketenagakerjaan bisa tertangani dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi delegasi kedua belah pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan penandatanganan MoU yang didahului dengan pembahasan Joint Working Group (JWG) serta Joint Task Force (JTF).

Menaker Hanif  mengatakan  bahwa penandatangan MoU ini penting dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap semua materi kesepakatan dapat dijalankan dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan baik dalam forum JWG maupun JTF”, ujar Hanif dalam sambutannya.

Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun, berharap dengan adanya penandatangan MoU ini maka berbagai permasalahan PMI di Taiwan dapat terselesaikan, antara lain solusi bersama terhadap kaburan, pembiayaan rumah sakit, serta perlunya pelatihan Bahasa Mandarin bagi Calon PMI.

Selanjutnya nota kesepahaman ini wajib berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama dari para pihak. Salah satu pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman ini dalam masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya nota kesepahaman.

Untuk diketahui bahwa menurut SISKOTKLN BNP2TKI, penempatan PMI ke Taiwan saat ini menduduki posisi nomor dua terbesar setelah Malaysia. Sedangkan Menurut Data MOL, Update Oktober 2018, bahwa PMI yang bekerja di Taiwan saat ini sebanyak 265.959 orang, dan trendnya selalu meningkat dengan komposisi sektor formal sebanyak 26 %, dan informal sebanyak 74 %. PMI menjadi urutan nomor satu dari segi jumlah atau mendominasi sekitar 38 % dari komposisi TKA di Taiwan. Keberadaan PMI ini tentunya sangat berkontribusi dalam menggerakan roda perekonomian di Taiwan.

Read more...

FOSPI Donggang Pintung Mendapatkan Penghargaan Tertinggi dari Menlu RI

Jakarta, (07/12/18) – Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI) Donggang Pintung mendapatkan  Penganugerahan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) tahun 2018 yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jum’at malam (07/12/18).

Diwakili oleh Achmad Mudzakir selaku Ketua FOSPI Donggang Pintung tercatat sebagai salah satu dari 19 nama yang berhasil mendapatkan Penghargaan Hassan Wirajuda untuk Perlindungan WNI, Kategori Mitra Kerja Perwakilan RI: Masyarakat Madani di Luar Negeri. Turut disaksikan oleh Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi dan didampingi oleh Kabid Perlindungan WNI dan Pensosbud, Fajar Nuradi.

Dilansir dari website Kemlu RI bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri RI kepada berbagai pihak, individu maupun lembaga, yang dipandang telah berperan besar dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri. Pemberian penghargaan HWPA bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada para pegiat perlindungan dan pemangku kepentingan terkait atas peranan, pengabdian serta kerja keras yang telah dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri.

"Selamat kepada Pengurus dan anggota FOSPI. Kami yakin penghargaan pemerintah Indonesia atas kontribusi masyarakat bagi perlindungan WNI ini akan menjadi pemacu semangat bagi FOSPI dan seluruh WNI di Taiwan untuk menjaga kerukunan dan meningkatkan kerja kemanusiaannya bagi sesama WNI lainnya", ujar Kepala KDEI Taipei.

Para penerima penghargaan tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam berbagai macam isu perlindungan WNI di luar negeri seperti perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, Anak Buah Kapal Indonesia, serta berperan aktif dalam memberikan layanan, bantuan dan mendorong kesadaran publik sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan WNI pada saat berada di luar negeri.

“Sungguh bahagia banget, terima kasih atas semangat doa, dukungannya buat FOSPI”, terangnya dalam pesan singkat ketika dikonfirmasi.

FOSPI Donggang Pintung sebagai salah satu wadah atau perkumpulan para ABK Nelayan dari berbagai daerah di Indonesia yang bermarkas di Pintung, Donggang, sebagai salah satu kantong PMI di daerah Selatan Taiwan.

Posko FOSPI Donggang Pintung merupakan salah satu titik atau Pos Pelayanan Informasi dan Pengaduan PMI yang dibina oleh KDEI Taipei. Posko tersebut menjadi tempat bagi ABK Nelayan yang membutuhkan informasi dan program seputar ketenagakerjaan, perlindungan WNI, keimigrasian, kewarganegaraan maupun sebagai wadah bagi PMI dalam konsultasi maupun menyampaikan pengaduannya.

Selain itu di bawah wadah FOSPI juga berhasil mendirikan masjid An Nur, Donggang yang diresmikan pada 18 Februari 2018 lalu. Masjid tersebut sebagai center of learning bagi para ABK Nelayan. Di masjid  inilah para ABK Nelayan melakukan sholat berjamaah, pengajuan, tahlilan, yasinan, belajar mengaji dan menulis bahasa Arab, serta kegiatan bermanfaat lainnya.

KDEI Taipei selaku perwakilan Indonesia di Taiwan kerap melakukan sosialisasi terhadap ABK Nelayan yang tergabung dalam wadah FOSPI.

“Alhamdulillaah....FOSPI mendapat penghargaan dari Kemlu di Jakarta malam ini, diterima oleh Bapak Ketua Fospi Donggang Pingtung, Achmad Mudzakir. Berkat kerja serta do'a kita semua, dan ridho Allah SWT. Semoga kita tetap rendah hati, dan tegakkan persatuan dan kesatuan di negeri Formosa”, tulis dalam media sosial yang dikelola  Fospi Donggang Pingtung.

Read more...

Re-Entry Direct Hiring

Direct Hiring atau dapat disebut juga Re-entry Hiring adalah suatu mekanisme Perpanjangan Kontrak Kerja antara TKI dengan majikan yang sama tanpa melalui Agency Taiwan maupun jasa PPTKIS di Indonesia.

Cara pengurusan Direct Hiring sangat mudah, majikan dapat langsung menghubungi atau datang langsung ke loket Layanan Direct Hiring Service Center yang berkantor pusat di Taipei yaitu di 3f, No. 69, Sec. 2 Yanping N. Rd. Datong District, Taipei City 103, Taiwan atau dapat menghubungi nomor telp. 02-6618-0521 tekan 109 atau 108 untuk layanan dalam Bahasa Indonesia. Selain  pada alamat tersebut diatas, proses Direct Hiring juga dapat dilayani di daerah Lotung, Zhongli, Taichung, Tainan, dan Kaohsiung.

Persyaratan dalam pengajuan Direct Hiring:
1.    Majikan mengajukan permohonan untuk proses Direct Hiring 4 (empat) bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir. Dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.    Surat Permohonan re-entry hiring  dari majikan (melalui online di http://reentryhiring.kdei-taipei.org );
b.    Surat rekomendasi dari Council of Labor Affairs (CLA);
c.    Foto copy KTP/ID majikan dan Foto copy KTP/ID yang dirawat;
d.    Foto copy paspor dan ARC TKI;
e.    2 (dua) berkas perjanjian kerja antara majikan dan TKI yang sudah ditandatangani oleh majikan dan TKInya (masing-masing 8 lembar);
f.    Surat pernyataan yang ditandatangani oleh TKI dan majikan bahwa tidak dipungut biaya dalam pengurusan re-entry hiring;
g.    Bukti slip pembayaran biaya endorsment sebesar NT$ 1,000 dari Bank, rangkap 3;
h.    Amplop disertai alamat lengkap majikan tempat TKI bekerja.

2.    Kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirim ke Direct Hiring Centre untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Direct Hiring Center mengirim dokumen tersebut ke KDEI (melalui pos). Di KDEI dokumen-dokumen tersebut diverifikasi dan diendors atau dilakukan pengesahan dokumen re-entry hiring.

3.    Setelah selesai di-endors dokumen-dokumen tersebut dikirim kembali ke alamat majikan sesuai dengan alamat yang ada di amplop dengan diberikan surat keterangan re-entry hiring yang ditandatangani oleh Kepala KDEI-Harmen Sembiring.

Setelah proses di Taiwan selesai, dan kembali ke Indonesia. TKI yang mengikuti re-entry hiring tersebut harus mengurus VISA di TETO yang beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Telp. 021 515-111

Persyaratan pengurusan VISA adalah:
1.    Paspor yang masih berlaku diatas 6 bulan;
2.    ARC;
3.    Surat Keterangan re-entry hiring;
4.    membayar biaya visa di TETO sebesar Rp. 607.000,-

Selain mengurus visa di TETO, bagi TKI yang mengikuti re-entry hiring harus memperpanjang atau mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), kartu ini merupakan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Proses pengurusan KTKLN dapat dilakukan di :

  1. BNP2TKI . Alamat : Jl. MT. Haryono, Kav. 52 Gedung A, Jakarta Selatan 12770. Telp. 021-7981-205. Dapat menghubungi Sdr. Bapion dengan No. HP 081-7485-9059 atau Sdr. Joko dengan No. HP. 0812-1845-4138.
  2. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Tangerang. Alamat : Ruko Taman Royal, Klaster Palem No 26/27, Jl. Benteng Betawi, Tangerang. Dapat menghubungi Sdr Mucharom Ashadi, S.Ag (Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Serang), No Telpon 08159676629, dan Sdri. Nurlaila, S.IP (Staf Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Serang), No Telpon 081220270222

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengurusan KTKLN:
1.    Mengisi formulir
2.    Membayar Premi Asuransi TKI sebesar Rp. 290.000,- ke bank dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran dan mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
3.    Setelah mengisi formulir dan membayar asuransi, kemudian diserahkan ke petugas di BNP2TKI dan pada saat itu juga mendapatkan KTKLN
4.    Untuk diketahui pengurusan KTKLN itu sendiri tidak ada biaya (GRATIS) tetapi wajib membayar asuransi selama bekerja di Taiwan untuk jangka waktu 2 tahun.

 


DIRECT HIRING ADALAH SEBUAH PROSES YANG DITUJUKAN UNTUK MEMPERMUDAH TKI KEMBALI KE TAIWAN, JANGAN MEMBAYAR APAPUN SELAIN UNTUK VISA DAN ASURANSI

INGAT!!
Bila agency meminta biaya pengurusan Direct Hiring, segera laporkan ke kami: Lili (0982690964)Paul (0985109202)Tun Sriana (0910906146)Aminah (0982690970) atau fax ke No: 886-2-8752-3706.

 

 

PELAYANAN LEBIH LANJUT

Kantor Pusat DHSC - Taipei

Alamat : 3F, no 69, Sec 2, Yanping N. Rd, Datong District, Taipei City 103, Taiwan

Telp : 02-6608-5001 (ext 107 / 108)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Jika Kena Masalah, Harus Mengadu Kemana?

Bagi rekan-rekanku TKI di Taiwan, jangan panik bila ada masalah ! Ini kunci utama keberhasilan penanganan permasalahan Anda. Ingat Anda tidak sendiri di Taiwan. Taiwan dan kita pun sangat peduli (care) dengan perlindungan Anda selama bekerja di negeri ini. Bila dirundung masalah,  hendaknya langkah pertama adalah mencoba menyelesaikan sendiri dulu dengan majikan, komunikasikan dan sampaikan secara jelas permasalahan Anda. Bisa jadi hanya kesalahpahaman kecil. Temukan solusinya dengan cara baik-baik. Bila belum menemukan solusi juga, minta bantuan agensi (bila menggunakan jasa agensi) untuk membantu menjadi penengah dalam sengketa/permasalahan tersebut.

Berita lengkapnya klik disini

Read more...

Tingkatkan Sinergitas Pelindungan PMI, KDEI Taipei Gelar Rakor Bersama Disnaker Se-Taiwan

Taichung, KDEI (05/10/2018) -- KDEI Taipei kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Permasalahan TKI di Taiwan bersama dengan Bureau Labor Affairs (Disnaker) Se-Taiwan. Rakor ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di Taiwan melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap agency melalui sinergitas yang baik antara Disnaker dan KDEI Taipei.

Sebagai informasi bahwa sampai dengan akhir Agustus 2018 ini, total PMI yang bekerja di Taiwan sebanyak 262.277 atau sebesar 38 % dari total Pekerja Migran Asing yang bekerja di Taiwan. Tingginya angka penempatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya permasalahan PMI di Taiwan. Oleh karena itu perlu langkah preventif serta penguatan sinergitas dengan stakeholder terkait bidang ketenagakerjaan di Taiwan dalam hal ini Disnaker dan Ministry of Labor Taiwan.

Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan mengundang seluruh Depnaker di Taiwan, dan yang berkesempatan hadir hanya 17 perwakilan disnaker. Selain itu turut dihadiri pula oleh Perwakilan dari Workforce Development Agency, yaitu Senior Executive Officer dan Section Chief Cross-Border Workforce Management Division, Workforce Development Agency (WDA), Ministry of Labor, yaitu Mr. Chuang, Kuo-Liang dan Ibu Yu, Hsiao-Chiu (Yu, Fatimah).

Rakor ini merupakan rakor yang kedua kalinya, tahun 2017 lalu telah dimulai yang mengusung tema seputar strategi menekan angka kaburan, sedangkan pada rakor kali ini fokus pada tentang sinergitas dalam pengawasan terhadap agensi dan pengguna PMI di Taiwan.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei Bapak Didi Sumedi mengapresiasi berbagai upaya penanganan kasus yang dilakukan Depnaker Taiwan selama ini.

“Total pengaduan tahun lalu sekitar 1529 kasus, dan saat ini ini jumlah pengaduan sudah hampir menyentuh angka 700, dengan tingkat penyelesaian lebih dari 82 %”, tuturnya.

Umumnya pengaduan didominasi oleh overcharging (pembayaran melebihi ketentuan) , gaji tidak lunas, kasus tidak harmonis dengan pengguna, pekerjaan tidak sama dengan Perjanjian Kerja, selain itu masih maraknya TKI kaburan yang saat ini berjumlah sekitar 24 ribuan.

“Kami banyak menerima pengaduan dari PMI bahwa banyak agensi yang tidak menjalankan peran dan fungsi semestinya. Diharapkan dengan peningkatan pengawasan agensi / pengguna dapat meminimalisir permasalahan PMI atau adanya kelancaran dalam penyelesaian permasalahan PMI”, tegasnya.

Dalam kesempatan ini KDEI Taipei juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 5 Disnaker terpilih atas sinergitas dan dedikasi dalam penanganan kasus PMI selama ini, yakni dari Taipei, Taichung, Kaohsiung, New Taipei City, Pintung dan Changhwa.

Dilanjutkan dengan pemaparan WDA tentang kebijakan teknis terkait pengawasan terhadap mitra usaha/agensi dan pengguna Pekerja Migran Indonesia di Taiwan serta pemaparan dari KDEI Taipei tentang Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian permasalahan dari masing-masing perwakilan Depnaker terkait dengan pengawasan terhadap agensi. Beberapa permasalahan utama yang mencuat adalah adalah konten PK sektor ABK Nelayan, PMI Kaburan (sakit/meninggal), PMI hamil  dan melahirkan di Taiwan, second loan yang memberatkan PMI, pemberian sanksi agensi, tuntutan PMI sektor informal untuk kenaikan gaji, dan lain sebagainya.

“Sebagai tindaklanjut dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan monitoring ke tempat kerja (pabrik) untuk memonitor langsung PMI, serta mengetahui apa yang mereka kerjakan, keahlian apa yang diperlukan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu”, ujar Farid Ma’ruf selaku moderator dalam  diskusi menjawab pertanyaan salah satu Disnaker.

 

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Kepala Bidang Tenaga Kerja - Ibu Sri Indah Wijayanti, Senior Asisten Bidang Tenaga Kerja - Kadir beserta staf Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei.

Read more...

KDEI Taipei hadir dalam Kegiatan Komunitas PMI Blitar di Fengyuan

Fengyan, KDEI (16/09/18) — Wakil Kepala KDEI Taipei, Bapak Siswadi hadir dalam acara komunitas PMI di bilangan Fengyuan, kawasan Taichung. Acara yang digagas komunitas PMI Blitar yang tergabung dalam perkumpulan Putra Putri Sang Fajar (PPSF) ini merupakan reuni akbar dan hari jadi yang keempat. Even ini sebagai jembatan silaturahim guna mempererat persaudaraan diantara PMI di Taiwan.

Sekitar pukul 10.00 ratusan hadirin dari Fengyuan dan sekitarnya sudah memadati tempat acara. Sebelum memasuki acara inti diawali dengan pertunjukan seni antara lain tari tradisional, silat serta poco-poco.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala KDEI Taipei mengingatkan agar kepada PMI hendaknya selalu mengingat tujuan utama ke Taiwan yakni bekerja dan berjuang untuk keluarga di Tanah Air. Beliau juga menghimbau agar menghindari hal-hal yang merugikan dan tetap mematuhi peraturan setempat, menjaga kerukunan, persaudaraan dan kesatuan sesama PMI di Taiwan guna meningkatkan perlindungan WNI/PMI di Taiwan. Beliau juga tegas mengingatkan kepada PMI agar menghindari narkoba yang sangat merugikan serta menjaga nama baik Indonesia di Taiwan.

Terkait dengan layanan informasi dan pengaduan hendaknya dapat memanfaatkan saluran pengaduan yang telah ada di Taiwan.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

TAUTAN LAIN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd