Menu

Taiwan Berkomitmen Membantu Korban Bencana Sulteng

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, melalui Menteri Luar Negeri Taiwan pada pertemuan dengan Kepala KDEI Taipei pada tanggal 2 Oktober 2018 menyampaikan simpati masyarakat Taiwan kepada Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi. Selain itu, Presiden Taiwan melalui akun twitter pribadinya pada dini hari tanggal 29 September 2018 juga menyampaikan rasa belasungkawanya dalam bahasa Indonesia terhadap bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. 

Info bantuan untuk korban bencana Sulawesi Tengah dapat diakses melalui tautan: http://www.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/1675-donasi-bencana-palu-dan-donggala

Read more...

KDEI di "2018 Tainan Biotechnology and Green Energy Expo"

Tainan City Government bekerja sama dengan media Commercial Times telah mengadakan "2018 Tainan Biotechnology and Green Energy Expo" pada tanggal 5-8 Oktober 2018. Dengan keuntungan geografis kota Tainan di mana banyak terdapat industri bioteknologi dan green energy, pameran ini merupakan platform pemasaran yang sangat baik untuk menampilkan produk dan teknologi berkualitas tinggi dan mendorong kerjasama para pelaku usaha untuk saling bekerjasama mengembangkan bisnisnya. 

KDEI Taipei berpartisipasi dalam acara ini dengan mempromosikan peluang investasi di bidang industri makanan, industri kosmetik dan kelistrikan. Selama pameran booth KDEI Taipei telah dikunjungi oleh calon investor yang berminat baik untuk berinvestasi di Indonesia maupun untuk mencari peluang untuk mengekspor produk produk dari Indonesia ke Taiwan.

Read more...

Second Indonesia-Taiwan Steel Dialogue

Indonesia dan Taiwan untuk kedua kalinya menyelenggarakan diskusi mengenai roadmap kebijakan industri baja masing-masing, informasi pasar, serta kemungkinan akses pasar, kerjasama industri, dan peluang investasi di antara keduanya. Forum diskusi ini disertai dengan kunjungan ke beberapa perusahaan baja di Taiwan (China Steel Corporation, China Steel Machinery Corporation, Chun Yu, Dragon Steel, dan Chung Hung) yang dikemas dalam rangkaian acara 2nd Indonesia-Taiwan Steel Dialogue yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 September 2018 di kantor pusat China Steel Corporation (CSC) di Kaohsiung, Taiwan.

Hadir pada acara ini Deputy Director General Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, Mr. G.J. Lee, selaku Chairman dari pihak Taiwan, Kepala Taipei Economic and Trade Office (TETO) Jakarta, Mr. John C. Chen, Chairman Taiwan Steel & Iron Industries Association (TSIIA) serta anggota TSIIA, perwakilan Chinese National Federation of Industries (CNFI), perwakilan Metal Industrial Research and Development Center (MIRDC), China Steel Corporation Group, Chung Hung Steel, Chun Yu Works, Yieh Group, Synn Industrial, dan Tention Steel Industries. 

Sementara itu delegasi dari pihak Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal KPAII Kemenperin, Bapak I Gusti Putu Suryawirawan, Kepala KDEI Taipei, Bapak Didi Sumedi beserta staf, Direktur Industri Logam (Co-Chairman) beserta staf, Direktur Ketahanan Industri beserta staf, perwakilan Puskaji IUI, BPPI, Direktur Eksekutif Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Direksi PT. Moon Lion, Direksi PT. Steelforce Indonesia, dan perwakilan PT. Dwijaya Sentosa Abadi.

Pada pembukaan, Chairman pihak Indonesia menyampaikan bahwa tujuan utama steel dialogue kali ini adalah untuk 3 kelompok industri: (1) jaminan kontinuitas bahan baku bagi industri yang telah ada di Indonesia, (2) penyediaan bahan baku bagi industri yang akan melakukan perluasan , dan (3) penumbuhan investasi industri baru asal Taiwan.

Pembahasan pada Sesi 1, Current Development of Taiwan and Indonesia Economy, Steel Industry and Steel Market, pihak Taiwan menyampaikan bahwa Indonesia berada di urutan ke-13 sebagai negara tujuan ekspor baja terbesar Taiwan dengan nilai 142 juta USD dengan volume ekspor sebesar 210.566 ton pada tahun 2017. Sementara itu Indonesia berada di urutan ke-11 sebagai negara asal impor Taiwan dengan produk utama yaitu Stainless Steel Hot Rolled yang pada tahun 2017, nilai impornya mencapai 57,48 juta USD dengan volume sebesar 32.367 ton dan diperkirakan meningkat pesat pada tahun 2018 menjadi sebesar 355,91 juta USD dengan volume sebesar 186.767 ton. 

Konsumsi domestik produk baja di Taiwan juga telah mencapai tingkat jenuh/stagnan sehingga diperkirakan tidak akan ada penambahan kapasitas Blast Furnace dalam rencana ke depan. Taiwan hanya berencana memperbaharui teknologi peleburan lama mengingat overcapacity di industri baja telah menjadi isu utama dunia.

Sementara itu pihak Indonesia menyampaikan bahwa kondisi baja nasional masih mengalami tekanan akibat banyaknya impor produk baja hulu dan hilir dengan nilai impor tahun 2017 sebesar 14 juta ton. Secara umum, Indonesia masih memerlukan investasi di sektor baja terutama untuk produk Slab, Billet, HRC, CRC, Rod, Bar, Section, Galvanis, BjLS, dan BjLAS. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Road Map pengembangan kapasitas industri baja dengan target kapasitas sebesar 17 juta ton untuk tahun 2020 – 2024 dan 25 juta ton untuk tahun 2025 – 2035. Untuk mendukung tumbuhnya investasi di sektor industri baja, pemerintah menyiapkan insentif investasi berupa Tax Holiday dan Tax Allowance serta insentif bahan baku berupa Master List dan BMDTP.

Pada pembahasan Sesi 2, Mutual Interest or Specific Concern, pihak Taiwan menyampaikan permintaan mengenai adanya solusi terhadap tingginya tarif bea masuk/MFN produk baja terutama untuk produk intermediate yaitu HRC dan CRC serta penyelesaian pemberlakuan safeguard BjLAS yang telah diputuskan WTO untuk dicabut. Terhadap permasalahan ini, pihak Indonesia menyampaikan bahwa MFN merupakan salah satu insentif untuk mendorong tumbuhnya investasi produk tersebut di Indonesia serta untuk melindungi industri yang telah ada. Terdapat beberapa skema yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Taiwan untuk mendapatkan tarif bea masuk yang lebih rendah dari MFN terutama untuk tujuan penggunaan bahan baku yaitu: penggunaan Master List Bahan Baku maksimal selama 4 tahun dan penggunaan BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah). 

Indonesia juga menyampaikan concern-nya pada sesi kedua ini bahwa acara Steel Dialogue ini merupakan kesempatan bagi pihak Taiwan untuk memulai investasi di Indonesia. Industri baja melalui IISIA, menawarkan kesempatan untuk melakukan joint operation and business collaboration mengingat demand baja di Indonesia akan terus tumbuh ke depannya. Terhadap usulan tersebut, pihak Taiwan menyampaikan bahwa akan mempelajari lebih lanjut usulan proposal dari pihak Indonesia terkait dengan joint operation and business collaboration. Namun, pihak taiwan masih menyampaikan bahwa tarif bea masuk bahan baku baja masih menjadi pertimbangan untuk melakukan investasi.

Meskipun acara Steel Dialogue ini diadakan tahunan, dimana acara berikutnya direncanakan akan diselenggarakan di Surabaya pada akhir September 2019, namun masing-masing pihak, termasuk KDEI Taipei akan terus berkomunikasi satu sama lain untuk memperoleh hasil yang lebih riil yakni adanya investasi China Steel Corporation (CSC) untuk membangun industri baja di Indonesia.

Read more...

KDEI Taipei Hadir dalam Batik dan Tenun Festival  2018

Taipei (7/10/18) – Kepala KDEI Taipei, Didi Sumedi  bersama  Wakil Kepala KDEI Taipei, Siswadi, menghadiri  Batik dan Tenun Festival  2018 yang diadakan oleh Indonesia Diaspora Network (IDN) Taiwan di National Taiwan Museum. Pada  kesempatan kali ini Kepala KDEI Taipei  memberikan sambutan dan  menyampaikan agar  kiranya acara Festival seperti ini dapat lebih mengenalkan budaya Indonesia khususnya Batik dan Tenun kepada masyarakat Taiwan. 

Batik dan Tenun Festival 2018 ini juga dihadiri oleh Deputy Director National Taiwan Museum, Mr. Wang Yi Chuin, Deputy Representative Singapore Trade Office, Mr. Jeff Khoo,  dan wakil dari IDN (Indonesian Diaspora Network) Taiwan, Endah Kartika Dewi.

Read more...

Tingkatkan Sinergitas Pelindungan PMI, KDEI Taipei Gelar Rakor Bersama Disnaker Se-Taiwan

Taichung, KDEI (05/10/2018) -- KDEI Taipei kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Permasalahan TKI di Taiwan bersama dengan Bureau Labor Affairs (Disnaker) Se-Taiwan. Rakor ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di Taiwan melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap agency melalui sinergitas yang baik antara Disnaker dan KDEI Taipei.

Sebagai informasi bahwa sampai dengan akhir Agustus 2018 ini, total PMI yang bekerja di Taiwan sebanyak 262.277 atau sebesar 38 % dari total Pekerja Migran Asing yang bekerja di Taiwan. Tingginya angka penempatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya permasalahan PMI di Taiwan. Oleh karena itu perlu langkah preventif serta penguatan sinergitas dengan stakeholder terkait bidang ketenagakerjaan di Taiwan dalam hal ini Disnaker dan Ministry of Labor Taiwan.

Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan mengundang seluruh Depnaker di Taiwan, dan yang berkesempatan hadir hanya 17 perwakilan disnaker. Selain itu turut dihadiri pula oleh Perwakilan dari Workforce Development Agency, yaitu Senior Executive Officer dan Section Chief Cross-Border Workforce Management Division, Workforce Development Agency (WDA), Ministry of Labor, yaitu Mr. Chuang, Kuo-Liang dan Ibu Yu, Hsiao-Chiu (Yu, Fatimah).

Rakor ini merupakan rakor yang kedua kalinya, tahun 2017 lalu telah dimulai yang mengusung tema seputar strategi menekan angka kaburan, sedangkan pada rakor kali ini fokus pada tentang sinergitas dalam pengawasan terhadap agensi dan pengguna PMI di Taiwan.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei Bapak Didi Sumedi mengapresiasi berbagai upaya penanganan kasus yang dilakukan Depnaker Taiwan selama ini.

“Total pengaduan tahun lalu sekitar 1529 kasus, dan saat ini ini jumlah pengaduan sudah hampir menyentuh angka 700, dengan tingkat penyelesaian lebih dari 82 %”, tuturnya.

Umumnya pengaduan didominasi oleh overcharging (pembayaran melebihi ketentuan) , gaji tidak lunas, kasus tidak harmonis dengan pengguna, pekerjaan tidak sama dengan Perjanjian Kerja, selain itu masih maraknya TKI kaburan yang saat ini berjumlah sekitar 24 ribuan.

“Kami banyak menerima pengaduan dari PMI bahwa banyak agensi yang tidak menjalankan peran dan fungsi semestinya. Diharapkan dengan peningkatan pengawasan agensi / pengguna dapat meminimalisir permasalahan PMI atau adanya kelancaran dalam penyelesaian permasalahan PMI”, tegasnya.

Dalam kesempatan ini KDEI Taipei juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 5 Disnaker terpilih atas sinergitas dan dedikasi dalam penanganan kasus PMI selama ini, yakni dari Taipei, Taichung, Kaohsiung, New Taipei City, Pintung dan Changhwa.

Dilanjutkan dengan pemaparan WDA tentang kebijakan teknis terkait pengawasan terhadap mitra usaha/agensi dan pengguna Pekerja Migran Indonesia di Taiwan serta pemaparan dari KDEI Taipei tentang Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian permasalahan dari masing-masing perwakilan Depnaker terkait dengan pengawasan terhadap agensi. Beberapa permasalahan utama yang mencuat adalah adalah konten PK sektor ABK Nelayan, PMI Kaburan (sakit/meninggal), PMI hamil  dan melahirkan di Taiwan, second loan yang memberatkan PMI, pemberian sanksi agensi, tuntutan PMI sektor informal untuk kenaikan gaji, dan lain sebagainya.

“Sebagai tindaklanjut dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan monitoring ke tempat kerja (pabrik) untuk memonitor langsung PMI, serta mengetahui apa yang mereka kerjakan, keahlian apa yang diperlukan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu”, ujar Farid Ma’ruf selaku moderator dalam  diskusi menjawab pertanyaan salah satu Disnaker.

 

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Kepala Bidang Tenaga Kerja - Ibu Sri Indah Wijayanti, Senior Asisten Bidang Tenaga Kerja - Kadir beserta staf Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei.

Read more...

TCC Kemenpar: 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas) Terdampak Gempa di Sulawesi Tengah

Jakarta 29 September 2018 — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Tim Crisis Center (TCC) melakukan monitoring dan pendataan terkait dampak gempa terhadap ekosistem pariwisata di Sulawesi Tengah yang terjadi Jumat (28/9) kemarin. 

Dari hasil pemantauan awal, diketahui tiga hal utama terkait pariwisata, yakni 3A yang terdiri dari atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah terkena dampak gempa.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti, mengatakan, salah satu atraksi yang terdampak adalah Pantai Talise yang terkena terjangan gelombang tsunami.

"Daya tarik pantai Talise terdampak karena diterjang tsunami, namun untuk atraksi yang berbasis budaya belum terdata dan sedang dalam upaya koordinasi," ujar Guntur Sakti yang juga Ketua Tourism Crisis Center (TCC) Kemenpar, Sabtu (29/09).

Saat gempa terjadi, Kemenpar tengah mendukung pelaksanaan Festival Palu Nomoni yang menjadi salah satu Calendar of Event (CoE) Nasional. Namun saat itu juga diputuskan pelaksanaan Festival Palu Nomoni dibatalkan, begitu juga dengan rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) yang berlangsung di Kota Palu sejak 29 September hingga 03 Oktober 2018 mendatang.

"Info panitia HHD dibatalkan, dan atraksi buatan lainnya dalam upaya koordinasi. TCC juga akan terus memperbaharui informasi secara berkala untuk melaporkan perkembangan ekosistem pariwisata," ujar Guntur Sakti.

Sementara terkait aksesibilitas, untuk transportasi udara Bandara Mutiara SIS Al Jufrie Kota Palu ditutup sampai dengan tanggal 29 September 2018 pukul 19.20 WITA berdasarkan pengumuman resmi AirNav Indonesia NOTAM No. H0737/18 tanggal 28 September 2018 yang menjelaskan terjadi kerusakan pada Tower ATC.

Berdasarkan pantauan, dari sepanjang 2.500 meter runway bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, 500 meter retak dan Tower ATC lantai 4 runtuh. "Tim Kemenhub akan membawa alat navigasi baru pukul 08.00 WITA berangkat dari Makassar," ujar Guntur, merujuk pada sumber dari UPT Kemenhub Palu.

Namun kondisi bandara lain di sekitar Kota Palu seperti Bandara Jalaludin - Gorontalo, Bandara Kasiguncu - Poso, Bandara Tj. Api Ampana Kab. Tojo Una-Una masih dalam kondisi aman.

"Untuk transportasi laut, Pelabuhan Pantoloan Palu dan Pelabuhan Donggala belum terdata karena jaringan komunikasi terputus, Pelabuhan Ampana dan Luwuk aman. Pelabuhan Ogoamas retak di talud dan terjadi pergeseran dermaga ke sisi kanan sepanjang 3 cm," ujarnya.

Untuk akses darat, jembatan Vatulemo yang merupakan ikon kota Palu rusak karena tsunami. Lokasi ini berdekatan dengan pantai Talise. Sedangkan akses jalan darat menuju Palu cuma ada dua, lewat Mamuju atau lewat Poso. Sebenarnya ada bandara terdekat menuju Palu yaitu bandara Tanjung Api Ampana atau Bandara Kasiguncu Poso. Namun jalur yang melewati Poso, jalannya terputus di Parigi dan di Kebun Kopi. Jadi satu-satunya jalan darat adalah lewat Mamuju. 

Lebih lanjut Guntur menyampaikan, dari pendataan informasi awal TCC juga diketahui gempa memberikan dampak pada amenitas. Sedikitnya ada 270 kamar hotel yang rusak dan terdampak.

"Santika Palu Hotel ada 140 kamar terdampak, Mercure Palu Hotel 130 kamar terdampak. Akomodasi terdampak lainnya masih dalam penelusuran data tingkat kerusakan," ujar Guntur.

Guntur memastikan TCC Kemenpar akan terus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanganan dampak gempa di Sulawesi Tengah. 

"TCC Kemenpar juga telah membuat Holding Statement dan menyebarluaskannya kepada berbagai pihak seperti Visit Indonesia Tourisme Officer (VITO) serta pihak kedutaan besar," ujar Guntur.

Sebelumnya Menteri Pariwisata Arief yahya mengatakan Kemenpar mengaktifkan Tourism Crisis Center (TCC) guna memantau akses, amenitas dan atraksi yang terkait langsung dengan wisatawan di Donggala dan sekitarnya.

"Pertama, saya turut prihatin dan berduka yang mendalam atas musibah bencana alam, gempa bumi di Donggala, Sulawesi Tengah," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/09).

Menpar Arief Yahya mengatakan, TCC terus melakukan pemantauan dan pelaporan; memberikan layanan informasi termasuk holding statement ke beberapa negara melalui Visit Indonesia Tourism Officer (VITO); menghentikan seluruh aktivitas promosi di lokasi terdampak; sekaligus memantau kondisi wisatawan dan ekosistem pariwisata (3A) di lokasi terdampak.

  

Contact Person :
PIC TCC Kemenpar
Dessy Ruhati
081221702739
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

SIARAN PERS KOMBLIK/19/IX/2018

Hadir di Trauma Healing, Menpar Arief Yahya Pastikan Kawal Pemulihan Pariwisata NTB

Lombok 16 September 2019 — Komitmen Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya untuk membangkitkan kembali pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) kian terasa. Hal itu dibuktikan langsung saat menghadiri kegiatan Trauma Healing ke pelaku Industri Pariwisata di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Minggu (16/09).

“Kalian masyarakat NTB tidak sendiri. Kami pemerintah, terus bersama kalian. Saya berjanji setiap bulan akan berkunjung ke NTB memastikan recovery pariwisata on the track. Saya berharap masyarakat akan segera dapat tersenyum kembali,” kata Menpar Arief Yahya di Gili Trawangan. 

Di depan ratusan pelaku industri pariwisata di Gili Trawangan, Menpar Arief juga mengajak untuk sama-sama menginventarisasi dampak gempa terhadap amenitas pariwisata. Nantinya setelah terdata, Kemenpar akan menginformasikan ke publik jumlah real amenitas di NTB yang tidak terdampak dan siap untuk menerima wisatawan. 

"Saat terjadi bencana, tugas kita memberikan informasi ke publik dengan akurat. Untuk menyatakan aman tidak mudah. Kemenpar mencatat ada 70% amenitas di NTB yang aman untuk dikunjungi dan ditempati," ujar Menpar Arief Yahya. 

Setelah diinformasikan, lanjut Menpar Arief Yahya, Kemenpar sendiri yang berjanji setiap kegiatan di lingkungan Kementerian diprioritaskan untuk diselenggarakan di Lombok. 

"Semua akan diadakan di sini untuk meyakinkan wisatawan jika NTB telah siap. Bantu saya untuk menginventarisasi. Bahwa hotel-hotel ini sudah dan bisa dikunjungi. Serta melakukan pemulihan hidup normal dalam keadaan normal kembali," ujar Menpar Arief Yahya.

Kemenpar dalam hal ini akan sebagai pionir dalam melakukan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Mataram. Setelah itu diikuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga melakukan kegiatan serupa. Goal-nya meyakinkan wisatawan bahwa tidak semua wilayah NTB terdampak bencana. 

Di penghujung kegiatan Trauma Healing, Menpar Arief Yahya menghibur para korban bencana dengan membawakan satu tembang lagu milik Band Amtenar. "Lombok I Love You, manjakan aku dengan alammu. Lombok I Love You semai Rinduku untuk kembali lagi". Semua penonton yang hadir ikut bernyanyi dan berjoget dengan Lantunan musik reggae itu. 

"Saya ingin NTB harus Bangkit. Bali itu recovery 6 bulan. Saya harapkan November selesai dan Januari 100% NTB Bangkit," kata Menpar Arief Yahya.

Gili Terawangan pun sudah mulai bebenah, baik masyarakat setempat dan industri pariwisata sudah mulai membuka tempat wisatanya. Wisatawan pun sudah mulai banyak berdatangan, hal tersebut menunjukkan bahwa geliat wisata di Lombok khususnya Gili Trawangan mulai bangkit dan kembali normal.

Diakhir kunjungan kerjanya, Menpar AY beserta jajaran Kemenpar didampingi Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wiryawan, melakukan peninjauan ke area ITDC Mandalika.

Menpar Arief Yahya meninjau area kios cinderamata untuk UKM, dan fasilitas pantai The Mandalika di ITDC. “Saya sangat mengapresiasi progres ITDC dalam pengembangan Area Kios Cinderamata untuk UMKM, dikerjakan dengan cukup serius, terutama pengembangan area hijau di lingkungan ITDC” ujar Menpar Arief.

Dalam pengembangannya area tersebut ditargetkan bisa diresmikan pada 28 Oktober 2018 bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda dan sekaligus menyambut TNI Marathon pada 4 November 2018.

Menpar juga memberikan arahan kepada ITDC agar memberikan keringanan pembayaran bagi UKM penyewa kios selama periode awal sewa. Hal tersebut penting dilakukan untuk pengembangan sektor UKM Pariwisata di Mandalika. Peninjauan Menpar di area Mandalika diakhiri dengan peninjauan fasilitas di pantai The Mandalika.

Guntur Sakti

08127024856 / 081299097620

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepala Biro Komunikasi Publik

Kementerian Pariwisata

Read more...

SIARAN PERS KOMBLIK/18/IX/2018

Pemerintah Pastikan Pemulihan Pariwisata di NTB Sesuai Rencana

 

Gili Trawangan, 16 Sept’18— Proses recovery #NTBBangkit dipastikan berjalan sesuai rencana. Pasalnya dua Menteri Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi mengawal langsung program pemulihan pariwisata pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Setibanya di Lombok, Minggu (16/9). Menkomar Luhut Binsar Pandjaitan, Menpar Arief Yahya didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi langsung menuju Gili Trawangan melalui dermaga Teluk Nara.

"Pulau ini luar bisa. Saya tidak bayangkan pulau ini bisa menarik turis dengan sangat hebat. Ada 3 hal yang harus disiapkan agar pulau ini menjadi tourist destination. “Pertama, manajemen pengelolaan sampah harus lebih baik dan terintegrasi;Kedua, penataan jalan lingkungan harus dibenahi; dan Ketiga, Jetty/dermaga sandar kapal agar dibuat lebih bagus dan berstandar internasional. Ketiga program tersebut harus  didukung dengan budaya masyarakat lokal yg baik,” ujar Menkomar Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Normalisasi Pariwisata Pasca Bencana Gempa Lombok di depan Hotel Villa Ombak Gili Trawangan, Minggu (16/9).

Dalam Rakor yang dihadiri, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Barat, BNPB, BPBD, BMKG, serta seluruh stakeholder pariwisata di NTB Menkomar Luhut juga menyebut, gempa yang terjadi di NTB tidak melulu berbicara tentang musibah. Menurutnya dari musibah yang terjadi ada pelajaran yang bisa dipetik. Semisal di Gili Trawangan sistem sampah di pulau yang menjadi destinasi wisata andalan NTB mempunyai sistem pengelolaan yang masih buruk.

"Sistem sampah di sini jelek. Ini harus diberesakan. TPA Sampah memang saya lihat sudah ada tapi kurang lebar, 3 hektar kalo bisa dan 10 ton perhari. Benchmarknya yang kita lakukan di Labuan Bajo, sampah 150 ton di sana di bawa kedaratan. Kalau pengelolaan sampah dilakukan dengan baik, pulau ini akan terus lestari," kata Luhut.

Terkait aksesibilitas di Gili juga perlu diperhatikan. Transportasi Cidomo (andong) harus dipertahankan dan dikelola dengan baik. Kemudian lanjut Luhut, pihaknya sudah menyurati Kementerian PUPR untuk memperbaiki jalan. Yang rencananya bulan November 2018 pengerjaanya akan dilakukan.

"Jalannya apakah aspal atau paving blok biar PUPR yang atur bagaimana baiknya. Lalu saya sudah berbicara dengan Kemenhub. Dermaga (Jetty) di sini tidak memenuhi syarat dan standar internasional. Padahal banyak turis yang datang menghasilkan revenue yang besar bagi negara. Masa Jetty-nya tidak memenuhi standar. Rencananya November sudah jalan," tambah Luhut.

Kesempatan yang sama Menteri Pariwisata Arief Yahya juga memastikan tiga strategi recovery NTB berjalan on the track. Pertama terkait Sumber Daya Manusia (SDM) fokusnya ke pelaku pariwisata di NTB. Kedua, pemulihan destinasi dan ketiga yaitu promosi dan pemasaran tetap dilakukan untuk mempromosikan NTB diberbagai kesempatan.

"Untuk Industri pariwisata, OJK telah memberikan relaksasi jasa keuangan. Relaksasi pemulihan dan keringanan pembayaran listrik dan air, retribusi daerah, modal usaha dan dan hutang di bank melalui koordinasi dengan K/L Terkait," kata Menpar Arief Yahya. 

Terkait 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas) pariwisata. Kemenpar juga sudah melakukan koordinasi dan bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembenahan Gili.

"Pertama melakukan rehabilitasi terumbu karang yang rusak di perairan 3 Gili dan penataan kembali jalur, trekking Rinjani. Kemudian melakukan Inventarisasi dampak gempa terhadap atraksi pariwisata. Ini memerlukan waktu lama tapi kami terus mendorong," ujarnya.

Dari sisi aksesibilitas, Menpar Arief Yahya juga sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk rehabilitasi kerusakan pelabuhan di destinasi yang terdampak. Yang utama adalah perbaikan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Nara. Dermaga Gili Trawangan, Dermaga Publik Senggigi, Pelabuhan Wisata Bangsal, Dermaga Gili Air.

"Amenitasnya juga diperhatikan yaitu perbaikan homestay di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Shelter Sembalun, Senaru, dan Tete Batu. Serta perbaikan prasarana lampu jalan sepanjang jalur strategis pariwisata wilayah Senggigi, Lombok Utara dan pembersihan dan penataan 3 Gili," ujar Menpar Arief Yahya.

Gubernur NTB TGB Zainul Majdi juga menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa di NTB. Menurutnya, perlu adanya promosi masif agar sektor pariwisata di NTB cepat bangkit. Semisal di daerah Mataram masih banyak yang digunakan terutama untuk MICE.

“Pariwisata NTB ditengah musibah tetap bisa survive. Kawasan yang tidak terdampak harus kita promosikan untuk menunjukan bahwa Lombok tetap siap menerima wisatawan," pungkasnya. 

 

Guntur Sakti

08127024856 / 081299097620

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepala Biro Komunikasi Publik

Kementerian Pariwisata

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

TAUTAN LAIN

DMC Firewall is a Joomla Security extension!