Menu

Memastikan Tambahan Penghasilan ABK, KDEI Taipei Bersama Delegasi Pemri Sidak ke Pelabuhan Keelung

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Senin, 2 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI melakukan kunjungan ke salah satu pelabuhan di Keelung yakni di Patoco.

Dalam sidak tersebut delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Dalam kunjungan ini menemui dan diskusi dengan ABK di pelabuhan tersebut, diperoleh beberapa informasi bahwa terkait dengan tambahan penghasilan sebesar NT$ 3.000,- (tiga ribu New Taiwan Dollar), dan NT$ 5.000,- (lima ribu New Taiwan Dollar), bahwasanya masih ada sebagian majikan yang tidak membayarkan pendapatan tersebut. Pada saat yang sama delegasi meminta kepada agensi agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Disampaikan juga bahwa bagi agensi maupun majikan yang mengabaikan hak ABK Nelayan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kunjungan yang dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini mendapatkan respons yang positif dari ABK Nelayan yang hadir.

KDEI Taipei kerap mensosialisasikan seputar hak-hak yang perlu perlu diketahui oleh ABK Nelayan diantaranya penghasilan tambahan yakni :

1. bagi TKI Nelayan yang berpengalaman kerja di Taiwan dengan tambahan 25% gaji, contoh jika mengikuti gaji 20.008, maka tambahan gaji 25 % berarti tambahan sebesar kurang lebih NT$ 5,000

2. bagi TKI Nelayan yang Non atau tidak berpengalaman kerja di Taiwan dengan tambahan 15 % gaji, contoh jika mengikuti gaji 20.008, maka tambahan gaji 15 % berarti tambahan sebesar kurang lebih NT$ 3,000

Penghasilan tambahan tersebut terpisah  dengan bonus hasil pancing. Merujuk Pasal 4 dalam Perjanjian Kerja bahwa Bonus hasil pancingan Long Line Fishing adalah merujuk pada hasil kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini bersifat tidak wajib namun tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara majikan dan TKI.

Penghasilan tambahan tersebut telah disepakati oleh majikan (pemilik kapal) dan agensi, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan humao untuk perekrutan ABK Nelayan. Jadi dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi majikan untuk mengelak atau tidak mengetahui persyaratan tersebut.

Sebagai tambahan informasi bahwa Penempatan TKI Nelayan di Wilayah teritorial Taiwan pernah ditutup pada 16 Maret 2015 karena banyaknya permasalahan pada saat itu yang kemudian dibuka kembali pada tanggal 29 September 2015, dengan beberapa persyaratan antara lain harus ada perbaikan kesejahteraan bagi ABK Nelayan. Salah satu kesepakatan bersama adalah agar ada tambahan gaji tersebut.

Pertimbangannya adalah karena resiko bekerja di laut lebih tinggi daripada bekerja di darat, oleh karena itu harus ada pembedaan dengan sektor yang didarat, disepakati adanya gaji tambahan minimal 3.000 (bagi TKI baru) serta 5.000 (bagi TKI yang telah berpengalaman), serta ada tambahan bonus hasil tangkapan yang berbeda-beda untuk masing-masing ABK. Kalau beruntung kapalnya dapat banyak hasil tangkap maka bonusnya banyak, sedangkan bagi yang kurang beruntung tidak menjadi masalah karena paling tidak gaji tambahannya sudah dapat.  

Ketentuan ini berlaku untuk penempatan ABK Nelayan yang telah diverifikasi oleh KDEI di Taipei, dimulai awal tahun 2016. Diharapkan kepada ABK Nelayan agar dapat memahami hak tersebut serta bila ada kendala belum dibayarkan dipersilahkan untuk mempertanyakan ke agensi masing-masing maupun melaporkan ke KDEI Taipei.

Read more...

Benahi Tata Kelola Penempatan ABK LG, KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan dengan COA

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri terkait Bidang Ketenagakerjaan dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI menyambangi Fishery Agency COA, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan ABK LG.

KDEI Taipei kerap mendapatkan laporan pengaduan tentang permasalahan ABK LG Sektor Perikanan. Prosedur penempatan ABK LG tersebut tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Beberapa permasalahan utama antara lain TKI meninggal, gaji tidak lunas, ekploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya. Saat ini penempatan ABK LG tersebut sulit dihentikan dan permasalahan terus muncul.

Sebagai informasi bahwa ABK LG adalah ABK yang bekerja secara non prosedural dengan menggunakan surat jaminan (letter of guarantee), berlayar di perairan internasional pada kapal berbendera Taiwan, umumnya berangkat dengan menggunakan visa kunjungan, tidak tercatat pada Kemenaker, BNP2TKI, KDEI di Taipei maupun pada pemerintah Taiwan, gaji rendah, rentan eksploitasi, serta tidak ada jaminan terhadap hak-hak pekerja. Pada saat pengajuan permohonan paspor, pemohon yang diduga akan menjadi ABK LG selain melampirkan persyaratan pokok, juga menyertakan dokumen rekomendasi berupa job order dan buku pelaut.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada ABK LG Sektor Perikanan tersebut, dipandang perlu adanya tata kelola penempatan yang lebih baik. Atas dasar inilah sehingga sangat mendesak untuk kembali dilakukan pertemuan dengan pihak COA.

Dalam pertemuan di COA tersebut delegasi Pemri dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei, Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk pembahasan tata kelola penempatan ABK LG yang selama ini sangat rentan dan belum ada kehadiran pemerintah dalam mekanisme penempatan pada jabatan tersebut.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak COA agar memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Saat ini perekrutan ABK LG hanya diketahui oleh pihak Council of Agriculture (CoA) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan (Fishery Agency), tanpa adanya persetujuan penempatan dari pihak Ministry of Labor (MoL) maupun perwakilan negara asal dari ABK LG. 

Akibatnya, saat ini terjadi adanya beberapa perbedaan standar antara MoL dan CoA, antara lain perbedaan besaran penghasilan antara ABK LG dengan ABK yang bekerja di wilayah teritorial Taiwan. Saat ini besaran gaji ABK LG hanya sekitar USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) dan seringkali jumlah yang diterima oleh ABK LG lebih kecil. Sedangkan gaji ABK di wilayah teritorial mencapai NTD.21.009,- (dua puluh satu ribu Sembilan Taiwan Dollar) atau setara dengan USD.700,- (tujuh ratus US Dollar). 

Selain itu, jika terjadi permasalahan dengan ABK LG, pihak perwakilan seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaiannya. 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap ABK LG Indonesia, pihak Indonesia mengharapkan agar perekrutan ABK LG dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan pihak perwakilan negara dalam hal ini KDEI Taipei. Dengan adanya endorsment Perjanjian Kerja Laut pada KDEI Taipei akan lebih memudahkan dalam memonitor penempatan ABK LG, serta memonitor agensi yang diberikan izin untuk merekrut ABK LG tersebut. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam online sistem yang dapat diintegrasikan. Selain itu perlunya standarisasi dokumen dan kualifikasi dari masing-masing ABK LG yang akan ditempatkan.

Menanggapi permintaan dari Delegasi Pemri, pihak COA menyampaikan bahwa pada dasarnya menyambut baik dengan upaya perlindungan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Taiwan terkait dengan mekanisme pengaturan ABK yang bekerja pada kapal Taiwan guna mewujudkan tata kelola penempatan ABK LG yang baik dan terlindungi. Selanjutnya pihak COA terlebih dahulu akan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Taiwan untuk mewujudkan kerjasama dengan KDEI Taipei dalam endorsement Perjanjian Kerja Laut khususnya.

Menyikapi disparitas upah yang berbeda jauh, pihak COA menyebutkan bahwa ABK LG dengan upah USD.450,- (empat ratus lima puluh US Dollar) memang tergolong rendah, namun hasil tangkapannya jauh lebih banyak dibanding dengan ABK yang bekerja dalam wilayah teritorial, namun diakui sistem pembagian hasil tangkap belum transparan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan ABK LG. Selain itu penempatan ABK LG tidak dipungut biaya kepada pekerja namun ditanggung oleh majikan.

Sebagai informasi bahwa Taiwan telah mengeluarkan produk hukum untuk perlindungan ABK LG yang telah diberlakukan sejak 20 Januari 2017 lalu. 

Peraturan tersebut adalah Act For Distant Water Fisheries efektif berlaku sejak 20 Januari 2017. Peraturan ini mengatur tentang hak-hak pekerja pelaut perikanan (ABK/Nelayan) yang bekerja pada kapal Taiwan, yang turunannya dijelaskan detil dalam Regulations on the Authorization and Management of Overseas Employment of Foreign Crew Members.

Beberapa hal yag diatur antara lain peraturan terkait dengan kualifikasi ABK, kondisi yang diperkenankan, dokumen persyaratan, hak dan kewajiban antara pengguna dan ABK, isi kontrak, ketentuan untuk persetujuan agensi, jangka waktu, tanggung jawab manajemen, jumlah tertentu, dan persyaratan lainnya.

Read more...

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.

Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.

Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.

Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.

Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.

Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  

Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.

 

Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.

Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 

Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.

Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.

Read more...

KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri Menggelar Pertemuan Bahas Isu Aktual Seputar Ketenagakerjaan

Taipei, KDEI (11/10/17). Baru-baru ini (Selasa, 3 Oktober 2017) KDEI Taipei bersama Delegasi Pemri dalam hal ini Kemnaker dan BNP2TKI mengadakan pertemuan membahas isu seputar ketenagakerjaan di Taiwan.

Dalam pertemuan di MoL delegasi dipimpin oleh Bapak Hery Sudarmanto Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI. Turut didampingi Bapak Robert J Bintaryo selaku Kepala KDEI Taipei Bapak Agusdin Subiantoro, Deputi Penempatan BNP2TKI, serta anggota delegasi dan homestaf KDEI Taipei.

Delegasi Pemri menyampaikan kepada pihak MoL beberapa hal antara lain: penyesuaian gaji TKI sektor domestik dari gaji saat ini sebesar NTD.17.000,- (tujuh belas ribu Taiwan Dollar) menjadi minimal NTD.19.000,- (sembilan belas ribu Taiwan Dollar), hendaknya majikan memberikan cuti kepada TKI untuk melihat keluarga di Indonesia serta menyertakan TKI-nya pada asuransi Kesehatan dan Tenaga Kerja di Taiwan, juga mewajibkan TKI-nya agar mengikuti Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. 

Pihak Pemri juga meminta agar biaya jual beli job dapat dihilangkan atau dialihkan kepada pihak pengguna. Jual beli job ini ditengarai menjadi penyebab tingginya biaya penempatan di Taiwan.

Usulan lain yang ditekankan adalah perlunya melakukan monitoring dan menjalankan norma Ketenagakerjaan terhadap TKI di luar job atau putus kontrak. Diharapkan MoL dapat memberikan tindakan tegas terhadap agensi maupun majikan yang melakuka pelanggaran yang sering diadukan oleh TKI antara lain memperkerjakan TKI di luar job, atau pemutusan maupun pemulangan TKI secara sepihak.

Pemri juga meminta agar memberlakukan batas minimal penghasilan terhadap calon majikan yang akan memperkerjakan TKI di Sektor Domestik. Hal ini didasari pada adaya pengaduan bahwa majikan sering kali menggaji TKI secara urunan dengan saudara/kerabat majikan.

Terkait ABK LG yang belum diatur, Pemri juga menyampaikan agar MoL dapat memberlakukan aturan ketenagakerjaan terhadap perekrutan ABK LG. Perekrutan ABK LG agar dilakukan oleh badan usaha berbentuk PPTKIS dan Agensi yang tercatat di MoL, selain itu dokumen penempatan ABK LG disahkan oleh MoL dan KDEI Taipei.

Untuk peningkatan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih baik, Pemri juga mengharapkan agar pihak Taiwan juga membuka peluang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui mekanisme Government to Private.  

Pemri juga mengajak MoL Taiwan untuk berinvestasi di bidang pelatihan kerja di Indonesia serta kerjasama peningkatan kapasitas petugas ketenagakerjaan kedua belah pihak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pengawasan.

 

Menanggapi masukan dan usulan dari Delri, pihak MoL menyambut baik. Namun terkait dengan kepastian jawaban tidak dapat disampaikan dalam pertemuan singkat tersebut. Pihak MoL menyarankan akan membahas secara komprehensif klausul-klausul tersebut dalam agenda Joint Working Grup (JWG) IX yang direncanakan akan diselenggarakan di akhir tahun ini.

Pihak MoL mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia dalam meningkatkan perlindungan TKI di Taiwan. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sejalan dengan hal tersebut, Taiwan sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak TKI yang ada di Taiwan. 

Sekilas disampaikan bahwa terkait dengan isu yang bersinggungan dengan instansi lain (ABK LG) akan disampaikan ke instansi terkait. Sedangkan terkait dengan kebijakan perpanjang kontrak tanpa pulang sudah diatur dalam amandemen peraturan ketenagakerjaan terbaru, Employment Service Act. Majikan tidak dapat melarang TKI untuk mengambil hak cutinya.

Menanggapi isu jual beli job, bahwa hal tersebut menjadi concern pihak MoL juga. Bila suatu agensi dapat dibuktikan melakukan pungutan di luar ketentuan dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Taiwan.

Read more...

Waspada Status Siaga Gunung Agung Di Bali

KARANGASEM – Melihat aktivitas vulkanik Gunung Agung yang cenderung meningkat, Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam keterangan pers nya di Posko Siaga Darurat Gunung Agung mengatakan bahwa, pernyataan status siaga darurat diperpanjang hingga 15 oktober 2017. 

Masyarakat dan WNI yang akan ke Bali diharapkan untuk selalu waspada karena erupsi Gunung Agung dapat terjadi setiap saat dan selalu ikuti himbauan pemerintah.

 

Sumber berita:

https://www.bnpb.go.id/home/detail/3483/Status-Siaga-Darurat-Gunung-Agung-Diperpanjang

 

 

Read more...

KDEI Taipei hadir dalam FGD Pengembangan Portal Perlindungan WNI Guna Peningkatan Perlindungan WNI di Taiwan

Depok, KDEI (07/10/17). Perlindungan WNI di luar negeri adalah salah satu peran yang diemban oleh perwakilan RI di luar negeri.  Berbagai inovasi terus digalakkan, salah satunya adalah adanya berbagai Portal Sistem Informasi yang sudah dibangun oleh masing-masing perwakilan dengan kekhasan sesuai dengan karakteristik perwakilan. Keberagaman sistem tersebut sebagai tool penting pada masing-masing perwakilan dalam pelayanan terhadap WNI. 

Guna menghadirkan satu sistem yang terintegrasi dan terdistribusi, Kemlu mengadakan kegiatan Pemutakhiran Rancangan Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri. Portal ini merupakan implementasi kebijakan one data policy yang dicanangkan pemerintah guna mewujudkan adanya  sistem pendatan WNI di luar negeri yang terintegrasi dan dijadikan rujukan data nasional. Pembangunan portal ini dengan penyempurnaan mekanisme pendataan WNI di luar negeri yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional yang dikelola oleh aplikasi SIAK Kemendagri. Nantinya, portal ini juga akan mengintegrasikan semua aplikasi yang digunakan dalam pelayanan kepada WNI di luar negeri yakni  SIMKIM, dan SISKOTKLN.

Benefit utama dengan portal tersebut adalah tersedinya portal yang terstandarisasi, terintegrasi dan terdistribusi yang memuat pelaporan diri, pelayanan, pengaduan, serta informasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terus meningkatkan pelayanan perlindungan WNI di luar negeri, sebagai bentuk kehadiran negara.

Dalam acara ini KDEI Taipei menyampaikan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap pelayanan WNI, ketenagakerjaan, kekonsuleran, dan keimigrasian serta masukan untuk pengembangan portal tersebut. 

Acara ini berlangsung sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017, turut dihadiri Perwakilan RI dari luar negeri lainnya. 

 

 

Read more...

Perwakilan KDEI melakukan kunjungan ke Sanyang Motor (SYM)

Taipei - Perwakilan KDEI melakukan kunjungan ke Sanyang Motor (SYM) di Hsinchu pada 5 Oktober 2017 dan diterima langsung oleh Chairman Sanyang Motor, Mr. Harrison Liu.  SYM merupakan produsen motor pertama di Taiwan sejak 1954. Dalam perkembangan bisnisnya SYM juga telah menjalin kerjasama dengan Honda dan Hyundai. 

Dalam pertemuan tersebut Mr. Liu menyampaikan bahwa pada tahun 1996 SYM telah memasarkan produknya keIndonesia dan di tahun 2005 juga sempat membangun small manufacturing plant di Indonesia, namun proyek investasi tersebut kurang berhasil.

Beliau juga menyampaikan keinginannya dalam jangka panjang untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Namun, tantangan yang mereka hadapi antara lain beratnya persaingan dengan motor asal Jepang, adanya miss perception antara produk asal Taiwan dengan produk asal Repubik Rakyat Tiongkok yang kurang baik dan kebutuhan modal yang cukup besar untuk mendukung pembiayaan pembelian produk SYM.

Oleh karena itu, SYM berharap bisa dipertemukan dengan partner di Indonesia yang memiliki kemampuan finansial yang memadai dan trustworthy. (mys)

Read more...

Peningkatan Pelayanan Keimigrasian Bagi Pemohon Di KDEI Taipei 

Taipei – KDEI Taipei terus berupaya melakukan peningkatan kepada WNI yang tinggal di Taiwan khususnya layanan pada Bidang Keimigrasian. Upaya peningkatan dengan  melakukan langkah-langkah strategis untuk merespon kebutuhan percepatan, kepastian dan transparasi proses pelayanan.

Sejak Januari 2017, untuk memberikan kepastian dalam proses penyelesaian paspor telah diciptakan aplikasi cek paspor selesai yang dapat diakses kapan dan dimana saja oleh pemohon yang sedang melakukan proses pelayanan paspor. Aplikasi ini telah ditautkan pada website KDEI Taipei halaman utama. 

Pada kesempatan ini juga di sosialisasikan tentang Sistem Pelayanan seperti proses foto/wawancara/sidikjari pemohon paspor, telah dilakukan pembagian waktu untuk wawancara/foto/sidikjari menjadi 2 pembagian waktu. Sesi I pada Pagi pkl 09.00-12.00 dan sesi II Siang pkl 13.00-17.00. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian pada saat akan dilakukan wawancara/ foto/ sidikjari sehingga suasana ruang pelayanan tidak penuh sesak. Kemudian juga dilakukan pembuatan seri informasi keimigrasian untuk merespon kebutuhan informasi yang sering ditanyakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Taiwan khususnya dalam hal pelayanan penggantian paspor di KDEI Taipei seperti:

  1. Informasi persyaratan, biaya dan waktu proses pelayanan paspor;
  2. Bagaimana memahami apakah berkas pemohon sudah diterima KDEI Taipei atau belum;
  3. Bagaimana memahami alur/tahapan proses pelayanan;
  4. Bagaimana melakukan pengecekan paspor selesai dengan aplikasi yang telah disediakan;
  5. Penyelesaian paspor 7 (tujuh) hari kerja setelah foto/wawancara/ sidikjari;
  6. Pengiriman paspor selesai VIA ekspedisi tercatat yang memberikan kemudahan pelayanan;
  7. Informasi bagaimana melakukan penggantian paspor hilang saat berwisata di Taiwan;
  8. Penggunaan pakaian saat akan dating ke KDEI Taipei untuk proses foto/wawancara/ sidikjari; dan
  9. Informasi terkait dengan persyaratan, biaya serta waktu proses pemohon visa bagi orang asing yang mengajukan visa di KDEI Taipei.

Untuk memberikan kenyamanan bagi pemohon layanan, KDEI Taipei khususnya Bidang Imigrasi sejak awal Oktober 2017 telah memberikan minuman ringanan gratis sebanyak 300 minuman kotak per hari yang diberikan kepada seluruh pemohon yang datang. 

Semua ini dilakukan atas dukungan pimpinan dan komitmen bersama seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon layanan (WNI/WNA) yang tinggal di Taiwan.(hs)

Read more...

KDEI Taipei Bersama Kemnaker dan BNP2TKI Gelar Pertemuan dengan Asosiasi Agensi dan PPTKIS

Taipei – KDEI Taipei bersama Kemnaker dan BNP2TKI menggelar pertemuan dengan Asosiasi Agensi dan PPTKIS. Pertemuan diadakan untuk membahas sejumlah permasalahan aktual terkait ketenagakerjaan. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto bersama delegasi, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro bersama delegasi, perwakilan Asosiasi Agensi Taiwan dan Asosiasi PPTKIS.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei Robert J. Bintaryo menyampaikan, sampai dengan bulan Agustus 2017, tercatat 256.342 TKI bekerja di Taiwan. Permasalahan TKI pun tercatat cukup tinggi, di mana sampai dengan awal Oktober 2017 terdata sebanyak 1.282 pengaduan kasus. Munculnya berbagai kasus ketenagakerjaan ini dipicu oleh berbagai hal, yaitu oleh TKI sendiri, peran pihak-pihak yang belum optimal, faktor kebijakan, dsb.

“Untuk mereduksi dan mencari solusi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, kami mengharapkan dalam pertemuan penting ini kita dapat menyelesaikan berbagai isu ketenagakerjaan khususnya terkait penempatan TKI sektor formal. Status saat ini adalah pembenahan sementara atau belum dibuka sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai Surat Edaraan dari Pusat,” tandas Kepala KDEI Taipei Robert J Bintaryo saat memberi sambutan di hadapan hadirin di Victoria Hotel, Taipei, (03/10/2017)..

Kepala KDEI Taipei mengharapkan, terkait isu jual beli job, diharapkan adanya titik terang dan win-win solution yang disepakati oleh asosiasi agensi dan asosiasi PPTKIS. “Tentunya tidak memberatkan TKI dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik di Taiwan dan Indonesia,” tegasnya.

Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto mengingatkan pentingnya pembekalan bagi para TKI sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan. Hal ini dinilainya juga cukup signifikan dalam mencegah permasalahan TKI.

Sementara itu, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro menyampaikan, bahwa ada sejumlah hal yang cukup krusial untuk didiskusikan dalam pertemuan tersebut. “Selain jual beli job, permasalahan perpanjangan kontrak tanpa pulang, kenaikan gaji TKI sektor domestik, serta over charging,” tuturnya. (*)




Read more...
Subscribe to this RSS feed

TAUTAN LAIN

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

DMC Firewall is a Joomla Security extension!