Menu

Ketenagakerjaan (192)

Re-Entry Direct Hiring

Direct Hiring atau dapat disebut juga Re-entry Hiring adalah suatu mekanisme Perpanjangan Kontrak Kerja antara TKI dengan majikan yang sama tanpa melalui Agency Taiwan maupun jasa PPTKIS di Indonesia.

Cara pengurusan Direct Hiring sangat mudah, majikan dapat langsung menghubungi atau datang langsung ke loket Layanan Direct Hiring Service Center yang berkantor pusat di Taipei yaitu di 3f, No. 69, Sec. 2 Yanping N. Rd. Datong District, Taipei City 103, Taiwan atau dapat menghubungi nomor telp. 02-6618-0521 tekan 109 atau 108 untuk layanan dalam Bahasa Indonesia. Selain  pada alamat tersebut diatas, proses Direct Hiring juga dapat dilayani di daerah Lotung, Zhongli, Taichung, Tainan, dan Kaohsiung.

Persyaratan dalam pengajuan Direct Hiring:
1.    Majikan mengajukan permohonan untuk proses Direct Hiring 4 (empat) bulan sebelum masa kontrak kerja berakhir. Dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a.    Surat Permohonan re-entry hiring  dari majikan (melalui online di http://reentryhiring.kdei-taipei.org );
b.    Surat rekomendasi dari Council of Labor Affairs (CLA);
c.    Foto copy KTP/ID majikan dan Foto copy KTP/ID yang dirawat;
d.    Foto copy paspor dan ARC TKI;
e.    2 (dua) berkas perjanjian kerja antara majikan dan TKI yang sudah ditandatangani oleh majikan dan TKInya (masing-masing 8 lembar);
f.    Surat pernyataan yang ditandatangani oleh TKI dan majikan bahwa tidak dipungut biaya dalam pengurusan re-entry hiring;
g.    Bukti slip pembayaran biaya endorsment sebesar NT$ 1,000 dari Bank, rangkap 3;
h.    Amplop disertai alamat lengkap majikan tempat TKI bekerja.

2.    Kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirim ke Direct Hiring Centre untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Direct Hiring Center mengirim dokumen tersebut ke KDEI (melalui pos). Di KDEI dokumen-dokumen tersebut diverifikasi dan diendors atau dilakukan pengesahan dokumen re-entry hiring.

3.    Setelah selesai di-endors dokumen-dokumen tersebut dikirim kembali ke alamat majikan sesuai dengan alamat yang ada di amplop dengan diberikan surat keterangan re-entry hiring yang ditandatangani oleh Kepala KDEI-Harmen Sembiring.

Setelah proses di Taiwan selesai, dan kembali ke Indonesia. TKI yang mengikuti re-entry hiring tersebut harus mengurus VISA di TETO yang beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 12 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Telp. 021 515-111

Persyaratan pengurusan VISA adalah:
1.    Paspor yang masih berlaku diatas 6 bulan;
2.    ARC;
3.    Surat Keterangan re-entry hiring;
4.    membayar biaya visa di TETO sebesar Rp. 607.000,-

Selain mengurus visa di TETO, bagi TKI yang mengikuti re-entry hiring harus memperpanjang atau mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), kartu ini merupakan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Proses pengurusan KTKLN dapat dilakukan di :

  1. BNP2TKI . Alamat : Jl. MT. Haryono, Kav. 52 Gedung A, Jakarta Selatan 12770. Telp. 021-7981-205. Dapat menghubungi Sdr. Bapion dengan No. HP 081-7485-9059 atau Sdr. Joko dengan No. HP. 0812-1845-4138.
  2. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Tangerang. Alamat : Ruko Taman Royal, Klaster Palem No 26/27, Jl. Benteng Betawi, Tangerang. Dapat menghubungi Sdr Mucharom Ashadi, S.Ag (Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Serang), No Telpon 08159676629, dan Sdri. Nurlaila, S.IP (Staf Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Serang), No Telpon 081220270222

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengurusan KTKLN:
1.    Mengisi formulir
2.    Membayar Premi Asuransi TKI sebesar Rp. 290.000,- ke bank dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran dan mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
3.    Setelah mengisi formulir dan membayar asuransi, kemudian diserahkan ke petugas di BNP2TKI dan pada saat itu juga mendapatkan KTKLN
4.    Untuk diketahui pengurusan KTKLN itu sendiri tidak ada biaya (GRATIS) tetapi wajib membayar asuransi selama bekerja di Taiwan untuk jangka waktu 2 tahun.

 


DIRECT HIRING ADALAH SEBUAH PROSES YANG DITUJUKAN UNTUK MEMPERMUDAH TKI KEMBALI KE TAIWAN, JANGAN MEMBAYAR APAPUN SELAIN UNTUK VISA DAN ASURANSI

INGAT!!
Bila agency meminta biaya pengurusan Direct Hiring, segera laporkan ke kami: Lili (0982690964)Paul (0985109202)Tun Sriana (0910906146)Aminah (0982690970) atau fax ke No: 886-2-8752-3706.

 

 

PELAYANAN LEBIH LANJUT

Kantor Pusat DHSC - Taipei

Alamat : 3F, no 69, Sec 2, Yanping N. Rd, Datong District, Taipei City 103, Taiwan

Telp : 02-6608-5001 (ext 107 / 108)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Jika Kena Masalah, Harus Mengadu Kemana?

Bagi rekan-rekanku TKI di Taiwan, jangan panik bila ada masalah ! Ini kunci utama keberhasilan penanganan permasalahan Anda. Ingat Anda tidak sendiri di Taiwan. Taiwan dan kita pun sangat peduli (care) dengan perlindungan Anda selama bekerja di negeri ini. Bila dirundung masalah,  hendaknya langkah pertama adalah mencoba menyelesaikan sendiri dulu dengan majikan, komunikasikan dan sampaikan secara jelas permasalahan Anda. Bisa jadi hanya kesalahpahaman kecil. Temukan solusinya dengan cara baik-baik. Bila belum menemukan solusi juga, minta bantuan agensi (bila menggunakan jasa agensi) untuk membantu menjadi penengah dalam sengketa/permasalahan tersebut.

Berita lengkapnya klik disini

Read more...

Tingkatkan Sinergitas Pelindungan PMI, KDEI Taipei Gelar Rakor Bersama Disnaker Se-Taiwan

Taichung, KDEI (05/10/2018) -- KDEI Taipei kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Permasalahan TKI di Taiwan bersama dengan Bureau Labor Affairs (Disnaker) Se-Taiwan. Rakor ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di Taiwan melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap agency melalui sinergitas yang baik antara Disnaker dan KDEI Taipei.

Sebagai informasi bahwa sampai dengan akhir Agustus 2018 ini, total PMI yang bekerja di Taiwan sebanyak 262.277 atau sebesar 38 % dari total Pekerja Migran Asing yang bekerja di Taiwan. Tingginya angka penempatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya permasalahan PMI di Taiwan. Oleh karena itu perlu langkah preventif serta penguatan sinergitas dengan stakeholder terkait bidang ketenagakerjaan di Taiwan dalam hal ini Disnaker dan Ministry of Labor Taiwan.

Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan mengundang seluruh Depnaker di Taiwan, dan yang berkesempatan hadir hanya 17 perwakilan disnaker. Selain itu turut dihadiri pula oleh Perwakilan dari Workforce Development Agency, yaitu Senior Executive Officer dan Section Chief Cross-Border Workforce Management Division, Workforce Development Agency (WDA), Ministry of Labor, yaitu Mr. Chuang, Kuo-Liang dan Ibu Yu, Hsiao-Chiu (Yu, Fatimah).

Rakor ini merupakan rakor yang kedua kalinya, tahun 2017 lalu telah dimulai yang mengusung tema seputar strategi menekan angka kaburan, sedangkan pada rakor kali ini fokus pada tentang sinergitas dalam pengawasan terhadap agensi dan pengguna PMI di Taiwan.

Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei Bapak Didi Sumedi mengapresiasi berbagai upaya penanganan kasus yang dilakukan Depnaker Taiwan selama ini.

“Total pengaduan tahun lalu sekitar 1529 kasus, dan saat ini ini jumlah pengaduan sudah hampir menyentuh angka 700, dengan tingkat penyelesaian lebih dari 82 %”, tuturnya.

Umumnya pengaduan didominasi oleh overcharging (pembayaran melebihi ketentuan) , gaji tidak lunas, kasus tidak harmonis dengan pengguna, pekerjaan tidak sama dengan Perjanjian Kerja, selain itu masih maraknya TKI kaburan yang saat ini berjumlah sekitar 24 ribuan.

“Kami banyak menerima pengaduan dari PMI bahwa banyak agensi yang tidak menjalankan peran dan fungsi semestinya. Diharapkan dengan peningkatan pengawasan agensi / pengguna dapat meminimalisir permasalahan PMI atau adanya kelancaran dalam penyelesaian permasalahan PMI”, tegasnya.

Dalam kesempatan ini KDEI Taipei juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 5 Disnaker terpilih atas sinergitas dan dedikasi dalam penanganan kasus PMI selama ini, yakni dari Taipei, Taichung, Kaohsiung, New Taipei City, Pintung dan Changhwa.

Dilanjutkan dengan pemaparan WDA tentang kebijakan teknis terkait pengawasan terhadap mitra usaha/agensi dan pengguna Pekerja Migran Indonesia di Taiwan serta pemaparan dari KDEI Taipei tentang Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian permasalahan dari masing-masing perwakilan Depnaker terkait dengan pengawasan terhadap agensi. Beberapa permasalahan utama yang mencuat adalah adalah konten PK sektor ABK Nelayan, PMI Kaburan (sakit/meninggal), PMI hamil  dan melahirkan di Taiwan, second loan yang memberatkan PMI, pemberian sanksi agensi, tuntutan PMI sektor informal untuk kenaikan gaji, dan lain sebagainya.

“Sebagai tindaklanjut dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan monitoring ke tempat kerja (pabrik) untuk memonitor langsung PMI, serta mengetahui apa yang mereka kerjakan, keahlian apa yang diperlukan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu”, ujar Farid Ma’ruf selaku moderator dalam  diskusi menjawab pertanyaan salah satu Disnaker.

 

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Kepala Bidang Tenaga Kerja - Ibu Sri Indah Wijayanti, Senior Asisten Bidang Tenaga Kerja - Kadir beserta staf Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei.

Read more...

KDEI Taipei hadir dalam Kegiatan Komunitas PMI Blitar di Fengyuan

Fengyan, KDEI (16/09/18) — Wakil Kepala KDEI Taipei, Bapak Siswadi hadir dalam acara komunitas PMI di bilangan Fengyuan, kawasan Taichung. Acara yang digagas komunitas PMI Blitar yang tergabung dalam perkumpulan Putra Putri Sang Fajar (PPSF) ini merupakan reuni akbar dan hari jadi yang keempat. Even ini sebagai jembatan silaturahim guna mempererat persaudaraan diantara PMI di Taiwan.

Sekitar pukul 10.00 ratusan hadirin dari Fengyuan dan sekitarnya sudah memadati tempat acara. Sebelum memasuki acara inti diawali dengan pertunjukan seni antara lain tari tradisional, silat serta poco-poco.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala KDEI Taipei mengingatkan agar kepada PMI hendaknya selalu mengingat tujuan utama ke Taiwan yakni bekerja dan berjuang untuk keluarga di Tanah Air. Beliau juga menghimbau agar menghindari hal-hal yang merugikan dan tetap mematuhi peraturan setempat, menjaga kerukunan, persaudaraan dan kesatuan sesama PMI di Taiwan guna meningkatkan perlindungan WNI/PMI di Taiwan. Beliau juga tegas mengingatkan kepada PMI agar menghindari narkoba yang sangat merugikan serta menjaga nama baik Indonesia di Taiwan.

Terkait dengan layanan informasi dan pengaduan hendaknya dapat memanfaatkan saluran pengaduan yang telah ada di Taiwan.

Read more...

Tingkatkan Perlindungan WNI/PMI Di Taiwan, KDEI Taipei Resmikan Shelter Baru di Kaohsiung

Kaohsiung, KDEI (08/07/18) -- KDEI Taipei terus melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan publik khususnya dalam pelindungan WNI/PMI di Taiwan. Salah satunya adalah pembukaan shelter baru di wilayah Kaohsiung, kota terbesar kedua di Taiwan dengan jumlah PMI sebanyak 22.291 orang (Update Mei 2018, Data MOL Taiwan), dengan rincian sektor formal 6.463, sektor informal 15,828.

Pembukaan shelter baru di Kaohsiung dilaksanakan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, diresmikan oleh Sekjen Kementerian Perdagangan RI, Bapak Karyanto Suprih, didampingi Kepala KDEI Taipei, Bapak Robert J Bintaryo beserta jajarannya. Turut hadir perwakilan stakeholder terkait antara lain dari Perwakilan Bureau of Labor Affairs Kaohsiung, National Immigration Agency Kaohsiung, Kepolisian Chianzhen District, tokoh masyarakat/warga setempat serta WNI/PMI di sekitar Kaohsiung.

Dalam sambutannya Kepala KDEI Taipei menyampaikan gambaran umum tentang peran existing Shelter KDEI Taipei dalam pelindungan WNI/PMI di Taiwan. Saat ini KDEI Taipei telah memiliki tiga shelter yang berada di Taoyuan, Chungli dan Taichung. 

Peranan Shelter KDEI Taipei sangat membantu dalam proses penanganan permasalahan WNI/PMI di Taiwan. Berbagai permasalahan khusus yang diselesaikan antara lain penanganan permasalahan human trafficking, kekerasan seksual, penganiayaan, pendampingan kasus hukum serta permasalahan lainnya.

“Dengan pembukaan shelter baru ini diharapkan menjadi rumah pelindungan baru yang dapat menjangkau wilayah selatan Taiwan dan sekitarnya. Selain sebagai pusat pelayanan pelindungan, Shelter juga dapat berperan sebagai center untuk kegiatan pemberdayaan WNI/PMI di Taiwan, tempat sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan positif lainnya. Eksistensi shelter baru ini kami harapkan nantinya akan memudahkan koordinasi dan sinergitas KDEI Taipei dengan instansi/mitra kerja terkait bidang ketenagakerjaan di Kaohsiung misalnya dengan Pemkot Kaohsiung, BLA Kaohsiung, NIA, Kepolisian, serta pihak lainnya”, ujar Kepala KDEI Taipei dalam mengakhiri sambutannya.

Sekjen Kemendag RI mengapresiasi pemerintah Kaohsiung serta berbagai pihak yang telah mendukung dalam pendirian shelter baru ini, guna untuk melindungi kepentingan Indonesia maupun Taiwan.

Turut berpesan kepada WNI/PMI yang hadir agar tetap menjaga ketertiban, mematuhi peraturan dan tata tertib setempat, menyesuaikan diri dengan peraturan setempat serta jangan melanggar hukum.

“Silahkan berkonsultasi dan datang disini bila ada masalah, tempat ini khusus untuk memberikan perlindungan kepada WNI/PMI”, tegasnya sesaat sebelum meresmikan Shelter KDEI Kaohsiung.

Acara pemotongan tumpeng menandai diresmikannya Shelter KDEI di Kaohsiung, yang diakhiri dengan syukuran serta pembacaan doa bersama.

Shelter keempat KDEI Taipei tersebut memiliki daya tampung maksimal 18 orang, diketuai oleh Andy Immanuel, Staf Bidang Ketenagakerjaan. Lokasinya tergolong strategis di pusat kota Kaoshiung, dengan alamat高雄市前鎮區翠亨北路438 atau No.438, Cuiheng N.Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City, No. Telp. 07-8415022, Fax 07-8415422.

Read more...

Pelatihan Tour Guide PMI Taiwan, Persiapan Karir di Bidang Pariwisata Kelak

Taichung, KDEI (01/07/18) – Kegiatan Pemberdayaan PMI kerap dilakukan oleh PMI baik yang diselenggarakan oleh KDEI Taipei (Exit Program) maupun inisiasi para PMI maupun organisasi/komunitas PMI Taiwan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan maupun upgrading skills yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan yang kelak bermanfaat bagi PMI dalam mendukung pekerjaan di Taiwan maupun setelah kembali ke tanah air kelak.

Adalah pelatihan Traveling Guide (Pemandu Wisata) bagi PMI yang diselenggarakan oleh Forum Diaspora Sumatera Utara Taiwan bekerja sama dengan Formosa Maker School, sebuah lembaga inkubator bisnis di Taiwan dan Ikatan Pekerja Indonesia Taiwan (IPIT). Tujuan utama penyelenggaraan pelatihan ini adalah untuk membantu PMI mempersiapkan kehidupan yang baru setelah mereka kembali ke Indonesia kelak dengan bekal skill baru.

Kelas pelatihan ini diselenggarakan sebanyak 10 kali pertemuan. Pada pertemuan kedua 01/07/18), KDEI Taipei diundang untuk memberikan materi seputar pengetahuan PMI untuk Pemberdayaan Terintegrasi. Hadir dalam kesempatan ini Farid Ma’ruf selaku Analis Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei menyampaikan materi dengan tema Program Pemberdayaan Bagi PMI dan Rencana Strategis Pariwisata Indonesia.

Dalam paparannya Farid memperkenalkan Pemberdayaan PMI dan keluarganya yang dilakukan untuk mewujudkan PMI EMAS yakni : (E) = Ekonomi PMI dan keluarganya meningkat, (M) = Mandiri tanpa perlu bekerja ke luar negeri, (A) = Aman dalam bekerja dan aman dalam berusaha, (S) = Sejahtera bersama keluarga. 

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan program pemberdayaan terintegrasi bagi PMI dan keluarganya yang sudah dilakukan saat ini di Indonesia antara lain pada bidang ketahanan pangan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan), ekonomi kreatif (kerajinan tangan, usaha kreatif dari limbah), jasa (bengkel, supir, salon) serta yang sesuai dengan tema pelatihan pada saat ini yakni bidang pariwisata (kuliner, travelling guide, spa therapist dan lain-lain). Selain mengembangkan usaha sendiri PMI juga diharapkan nantinya bisa menjadi tenaga kerja produktif di dalam negeri pada bidang produksi maupun jasa. Peran dari pemerintah nantinya adalah pada pendampingan untuk fasilitasi pelatihan, pendampingan maupun fasilitasi pembiayaan melalui perbankan, lembaga kredit mikro).

Sesuai dengan konteks pelatihan terkait dengan Travelling Guide, Farid menjelaskan empat tahapan yang mesti diketahui oleh PMI yakni pertama harus menentukan minat dari sekarang pada Bidang Travelling Guide, kedua adalah mencari pengetahuan keterampilan, informasi, teman, jaringan (melalui pelatihan), ketiga adalah mulai berwirausaha, serta step keempat adalah Promosi.

Turut memotivasi PMI peserta agar semangat untuk menggeluti bidang yang akan dikembangkan nanti setelah kembali ke Indonesia. Khususnya bidang pariwisata, banyak potensi serta sektor tersebut prosespeknya sangat baik ke depan. Apalagi Indonesia terkenal dengan pesona wisata yang terkenal di luar negeri. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghargaan terkait Pariwisata yang diraih oleh Indonesia.

Sejalan dengan promosi wisata Indonesia dengan pengembangan destinasi wisata 10 Bali Baru diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara dan tentunya menciptakan lapangan kerja termasuk Travelling Guide. PMI juga diharapkan dapat mengembangkan atau dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan untuk memulai usaha di bidang Travelling Guide.

Beliau juga menyampaikan strategi promosi yang dapat dilakukan antara lain mengikuti bazaar/pameran di dalam negeri, mengikuti bazaar/pameran di luar negeri, serta memanfaatkan social media : Facebook, instagram, Path dan lain-lain. Turut memotivasi dengan mencontohkan beberapa PMI purna yang sudah sukses di tanah air mulai dari bisnis skala kecil sampai skala besar yang sudah go internasional.

KKBM (Komunitas Keluarga Buruh Migran) turut diperkenalkan yakni sebagai komunitas dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat lingkungan desa, beberapa desa atau kecamatan sumber TKI. Komunitas ini merupakan suatu kesatuan sosial yang memiliki kesamaan yaitu pernah, sedang, atau akan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Beranggotakan TKI, keluarga, paralegal TKI, tokoh masyarakat, penggiat isu migran.

KKBM digerakan oleh orang yang bekerja pada tingkat komunitas/kelompok maupun Community organizer (CO) KKBM merupakan bagian dari komunitas yang mengorganizir anggota lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan usaha bersama menyelesaikan permasalahan terkait penempatan dan perlindungan TKI yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

“Guna mendukung kesuksesan usahanya pada saat pulang kelak, diharapkan PMI Purna yang berwirausaha dapat menjadi bagian dari KKBM. Saat ini KKBM tersebar pada 7 Provinsi, 17 Kabupaten/Kota, 19 Kecamatan, 19 Desa. Silahkan hubungan kantor BNP2TKI atau BP3TKI terdekat untuk informasi selanjutnya”, ujarnya dalam mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kadir selaku Senior Asisten Bidang Tenaga Kerja yang turut memberikan motivasi serta menyampaikan informasi ketenagakerjaan kepada para PMI yang hadir dalam acara tersebut.

Penyelenggara juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan meminta dukungan dari KDEI Taipei dalam kelancarakan penyelenggaraan pelatihan ini dalam bentuk fasilitasi dalam penyebarluasan informasi pelatihan maupun mendatangkan narasumber dan praktisi bidang pariwisata dalam pertemuan selanjutnya.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Kontak Kami

6F, No. 550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, 114, Taiwan, ROC
Phone : (02) 87526170
Fax : (02) 87523706

Email: ieto[at]ms8.hinet.net

TAUTAN LAIN

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd