KDEI-Taipei.org

Perlindungan TKI/ABK Nelayan di Taiwan

E-mail Cetak PDF

Dalam upaya meningkatkan perlindungan TKI ABK/Nelayan yang berkerja di kapal-kapal ikan Taiwan, khususnya yang beroperasi di luar wilayah Taiwan, maka Kepala KDEI Taipei, Harmen Sembiring didampingi kepala Bidang Tenaga Kerja - Sri Setiawati, Kepala Bagian Administrasi - Luther Palimbong, dan Kepala Sub Bagian Protokol dan Konsuler telah bertemu dengan Direktur Jenderal Perikanan, Council of Agriculture di Ruang Pertemuan - Kantor Dirjen Perikanan pada tanggal 17 Januari 2012. Pertemuan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Indonesia dan taiwan dalam Joint Working Group (JWG) Ketenagakerjaan tahun 2011/ Salah satu kesepakatan dalam JWG tersebut adalah sepakat untuk membuat MoU antara Indonesia dan Taiwan khusus untuk Nelayan/ABK yang bekerja di kapal berbendara Taiwan.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Dirjen Perikanan menyampaikan bahwa kapal berbendera Taiwan yang berlayar diluar perairan Taiwan banyak menggunakan Tenaga Kerja asal Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 10,000 orang. Pada umumnya keberangkatan mereka dari Indonesia tidak melalui "official channel" artinya tidak melalui prosedur penempatan TKI sesuai Undang-Undang no. 39 Tahun 2004.
  2. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KDEI menyampaikan bahwa untuk para Tenaga Kerja asal Indonesia yang seperti disebutkan diatas, sangat rentan perlindungannya baik perlindungan hak-hak sebagai pekerja maupun perlindungan apabila terdapat kecelakaan dalam bekerja. Kepala KDEI menambahkan, bagi TKI yang berangkat dari Indonesia tetapi tidak melalui jalur resmi yang ditentukan Pemerintah Indonesia, selain tidak memiliki dokumen kontrak kerja yang sah, mereka juga tidak memiliki asuransi sebagai Tenaga Kerja Luar Negeri.
  3. KDEI Taipei banyak menerima pengaduan dari TKI yang bekerja pada kapal berbendera Taiwan di perairan Internasional. Jenis pengaduannya antara lain gaji yang belum dibayar, tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja. Untuk mengurangi permasalahan mengatasi masalah tersebut, maka sangat perlu disusun MoU khusus Nelayan/ABK untuk peningkatan perlindungan TKI yang bekerja di kapal berbendera Taiwan, dimanapun mereka berada.
  4. Disepakati dalam pertemuan tersebut untuk meningkatkan kerjasama antara KDEI dengan Ditjen Perikanan Taiwan untuk membantu penyelesaian masalah-masalah TKI di sektor perikanan dengan membuat suatu MoU yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban TKI, Majikan, dan Agensi. Disepakati juga pertemuan-pertemuan lanjutan akan segera dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ke depan.

Kepala KDEI Taipei - Harmen Sembiring dan Dirjen Perikanan Taiwan - James Sha
sepakat meningkatkan kerjasama

KDEI TAIPEI

Januari 2012

Joomlart